Artikel dari majalah : Indonesia Tax Review vol. III/edisi 19/2010, ditulis oleh :  SUBAGIO EFFENDI S.S.T.CSRA (Staf  Direktorat Jenderal Pajak dan Research Associate Tax Center ,UKI )

Belakangan ini, aktivitas CSR telah berkembang menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan, utamanya terkait dengan fungsi pemasaran, public relation, dan investment-decision making. Untuk dapat menghasilkan program CSR yang dapat menghasilkan program business value sekaligus tax favorable, ada baiknya jika wajib pajak mempertimbangkan aspek perpajakan saat merancang program CSR-nya.

Konseptualisasi istilah corporate social responsibility (CSR) muncul sebagai reaksi atas perkembangan korporasi global dan kapitalisme yang sangat cepat yakni dalam kurun waktu 20 tahun hingga 30 tahun terakhir ini. Rupanya, hal tersebut menimbulkan kesadaran bagi sejumlah masyarakat akan peranan korporasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan aplikasi teknologi dalam kehidupan. Disisi lain, korporasi juga banyak mendapat  kritikan karena telah menciptkana banyak permasalahan sosial dan lingkungan seperti polusi, penipisan sumber daya alam, limbah, kualitas dan keamanan produk yang rendah,status dan hak-hak pekerja yang sering terabaikan, serta pengaruh dari perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pusat perhatian masyarakat (Gray,Owen, Maunders:1987).

Munculnya tekanan dari berbagai pihak memaksa korporasi untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Akibatnya peruahaan dituntut untuk lebih transparan dan accountable terhadap semua stakeholders-tidak hanya terhadap kreditor dan pemegang saham saja. Doktrin ekonomi klasik diutarakan oleh seorang ekonom pemenang hadiah nobel, Milton Friedman (1962), bahwa tanggungjawab sosial korporasi hanya untuk memaksimalkan keuntungan, tidak lagi dapat diterima secara universal. Berikut ini kutipan lengkapnya “Few trends could so thoroughly undermine the very foundations of our free society as the acceptance by corporate officials of a social responsibility other than to make as much money for their stockholders as possible.”

Berbagai studi telah mendokumentasikan tumbuhnya kesadaran dari sebagian besar eksekutif perusahaan. Disamping menciptkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya, korporasi juga mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat (responsible business). Sebuah landmark study oleh Stephen Erfle dan Michael Frantantuono (1994) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan peringkat terbaik dalam berbagai isu sosial-termasuk pemberian donasi, program pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pemberdayaan wanita, dan pengembangan kaum minoritas – ternyata  juga memiliki kinerja keuangan yang baik, dengan ukuran operating income growth, sales-to assets ratio, sales growth, return on equity, earnings-to- asset growth, return on investment, return on assets, dan assets growth.

Definisi dan Ruang Lingkup CSR

CSR mempunyai beberapa definisi yang lazim dipergunakan dalam literatur akademis. PertamaUnited Kingdom Government mendefinisikan CSR sebagai “a mechanism for organizations to voluntarily intergrate social and interactions with their stakeholders, which are over and above the organisation’s legal responsibilities”.

KeduaThe World Bank Grup mengartikan CSR sebagai “the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representatives, their  families, the local community, and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.

Ketiga, sebagaimana dijelaskan dalam Draft 4.2. ISO 26000 tahun 2008 tentang Social Responsibility , CSR diartikan sebagai “responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment through transparent and ethical behavior that is consistent with sustainable development and welfare of society;takes into account the expectationof stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent international norms of behavior; and is integrated throughout the organizations”.

Lebih lanjut, dalam Draft  4.2. ISO 26000 Tahun 2008 dipetakan ruang lingkup CSR yang mencakup organizational governance, human rights, labour practices, the environment, fair operating practices, consumer issue and social development.

Pada hakikatnya program-program CSR juga merupakan aplikasi dari praktik bisnis yang bertanggungjawab  (responsible business practices) yang selaras dengan diposisikan sebagai warga Negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya.

Program-program CSR juga merupakan implementasi dari prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yang mengharuskan perusahaan tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi semata seperti profit dan dividen, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka menengah dan jangka panjang dalam aktivitas bisnisnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas stakeholder-nya. Ini tentu saja demi mencapai kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Perkembangan aktivitas CSR di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend yang positif. Sebuah research study oleh Sihotang dan Margareth (2007) mendokumentasikan adanya peningkatan yang signifikan dalam kualitas pengungkapan (disclosure) aktivitas CSR (ekonomi, sosial , dan lingkungan) dalam annual report 30 (tiga puluh) emiten terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2003s.d. 2005.

Fenomena tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya peningkatan pemahaman para eksekutif perusahaan mengenai CSR, serta maraknya dukungan dari berbagai organisasi nirlaba dan akademisi. Selain itu,  melalui Pasal 74 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah telah mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pengolahan sumber daya alam.

Dalam konteks global, dewasa ini CSR banyak mendapat perhatian dari korporasi multinasional sebagai bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, manajemen resiko, sekaligus diferensiasi dengan perusahaan competitor. Program-program CSR juga banyak digunakan sebagai media yang efektif untuk pemasaran (green marketing) dan (public relation) untuk meningkatkan kepercayaan para investor.

Insentif Pajak untuk CSR

Umumnya, ketentuan perpajakan di berbagai Negara memberikan insentif untuk program-program CSR, filantropi, dan aktivitas sosial lainnya. Berikut ini adalah skema insentif yang lazin digunakan.

  • Tax Exemption

Yaitu, pengecualian dana program CSR dari objek pajak untuk individu atau organisasi yang menerima/mengelola dana tersebut (pada umumnya organisasi nirlaba). Tax exemption diberikan untuk kepentingan keadilan atau mempromosikan jenis aktivitas ekonomi tertentu dalam masyarakat terutama aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat dan  membantu tugas pemerintah.

  • Tax Deduction/Tax Allowance/Tax Relief

Yaitu, insentif diperbolehkannya dana CSR sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (Ph KP) atau tax base. Kebijakan ini akan mengakibatkan Ph KP menjadi lebih kecil bagi organisasi yang melakukan aktivitas CSR, sehingga besaran pajaknya pun akan menjadi lebih kecil.

  • Tax Credit

Yaitu, insentif diperbolehkannya dana CSR sebagai pengurang pajak terutang yang akan mengurangi jumlah beban pajak secara riil bagi organisasi yang melaksanakannya.

Dalam praktiknya, ketiga bentuk insentif pajak di atas diterapkan dengan skema dan tingkatan yang berbeda oleh setiap Negara sesuai dengan konstitusi dan political will pemerintahnya masing-masing.

Terdapat beragam alasan atau dasar pemikiran yang mendasari pemberian kebijakan insentif perpajakan untuk program CSR ini. Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC,2007), mengidentifikasi beberapa pemikiran tersebut.

Pertama, negara menyadari bahwa pajak tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Negara meyakini, dana yang dihasilkan dari pengumpulan pajak tidak mungkin dapat menyediakan seluruh layanan/infrastruktur sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, negara membuka diri bagi masuknya inisiatif dan ketelibatan pihak-pihak di luar negara dalam membantu mengatasi persoalan tersebut.

Kedua, pemerintah menangkap potensi besar dari aktivitas filantropi dan kedermawanan masyarakat dengan mengakomodasinya dalam kebijakan yang lebih konkret.Ketiga, pemerintah mencoba menggunakan skema insentif perpajakan untuk merangsang masuknya dana dari individu atau organisasi yang kemudian akan mendanai bidang-bidang tertentu yang dianggap penting. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi kebijakan perpajakan sebagai instrument reguleren.

CSR dalam Perpajakan Indonesia

Dalam batasan tertentu, ketentuan perpajakan Indonesia juga memberikan skema insentif untuk program-program CSR. Pemberian insentif ini diusung sebagai bentuk akomodasi pemerintah atas kepentigan public dalam jangka panjang. Disini, skema insentif tax exemtion, tax deduction, atau tax credit– yang digunakan disesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia serta aplikasi program-program CSR yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam ranah Pajak Penghasilan (PPh), ketentuan terkait aktivitas CSR diatur dalam Pasal 4 UU Nomor & Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf d angka 4 pasal tersebut, Objek PPh adalah penghasilan, termasuk di dalamnya keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK), sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Itu artinya, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, bukan merupakan Objek PPh bagi yang menerima.

Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh juga diatur aktivitas CSR lain yang dikecualikan dari objek PPh. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k UU PPh, diatur bahwa penghasilan  yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dikecualikan dari Objek PPh. Dengan catatan, badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan PMK dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Tidak berhenti sampai disitu, dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l,m, dan n UU PPh juga diatur pengecualian pengenaan PPh atas aktivitas CSR. Seperti halnya beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, sisa lebih diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya-yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, serta bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

Ketentuan yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk dari kebijakan pajak-yang berupa tax exemption – untuk aktivitas CSR dalam ranah PPh. Disisi lain, dalam ranah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga diatur mengenai tax exemption terkait aktivitas CSR. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) bahwa jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa kesenian dan hiburan tidak dikenakan PPN.

Selain tax exemption, pemerintah Indonesia juga memberikan kebijakan insentif perpajakan untuk aktivitas CSR berupa tax deduction. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh, terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang diperkenakan sebagai deductible expense dalam menghitung Ph KP Wajib Pajak. Biaya tersebut adalah :

  • Biaya pengolahan limbah;
  • Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
  • Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah (PP);
  • Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP;
  • Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan PP;
  • Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan PP;
  • Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan PP.

Meneropong Insentif Pajak atas Aktivitas CSR di Luar Negeri

Walaupun memiliki skema insentif yang sama –tax exemption, tax deduction, dan tax credit- kebijakan insentif perpajakan untuk program CSR pada kenyataannya diterapkan dengan tingkatan dan ruang lingkup yang berbeda pada setiap negara. Untuk negara-negara miskin dan berkembang seperti India, Bangladesh, dan Filipina, pemberian kebijakan tax exemption dan tax deduction untuk aktivitas CSR dianggap sangat relevan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.

Di negara-negara ini, dana CSR dapat menjadi dana alternative atau komplementer terhadap dana pemerintah yang jumlahnya terbatas. Dana CSR dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial serta menyediakan fasilitas sosial yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah karena keterbatasan dana yang dimilikinya.

Sebaliknya, di negara-negara yang lebih maju seperti Australia, Korea, Cina, Amerika, Afrika Selatan, dan Singapura, skema tax exemption dan tax deduction untuk aktivitas CSR lebih ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan pajak yang terkait dengan aktivitas CSR dalam beberapa negara, digambarkan pada sub-judul selanjutnya.

Filipina

Sebelum memberikan insentif pajak, pemerintah Filipina mengharuskan organisasi nirlaba yang menerima/mengelola dana CSR untuk melakukan pendaftaran secara formal. Selain itu, berdasarkan Revenue Regulation Nomo 13-98, organisasi nirlaba tersebut juga harus teraktreditasi sebagai lembaga yang layak untuk mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Organisasi nirlaba yang telah terakreditasi, kemudian mendapat status sebagai tax-exempt donne yang berupa pengecualian penghasilan tertentu (seperti hibah dan kontribusi) dari objek pajak serta tariff pajak khusus untuk passive income dan investasi.

Tidak hanya itu, bagi individu atau perusahaan yang melakukan aktivitas CSR, insentif pajak yang diberikan berupa :

  • Pengurangan terbatas (limited deductibility) sebesar 5% untuk individu dan 10% untuk perusahaan yang melakukan aktivitas CSR dengan memberikan kontribusi atau hibah pada organisasi nirlaba yang telah terakreditasi;
  • Pengurangan sepenuhnya (full deductibility) untuk aktivitas CSR dengan memberikan kontribusi atau  hibah pada organisasi nirlaba yang telah terakreditasi dengan kriteria tertentu.
  • Pengecualian pajak untuk aktivitas CSR, dilakukan dengan cara memberikan kontribusi atau hibah pada organisasi nirlaba yang telah terakreditasi dan menggunakan hibah tersebut tidak lebih dari 30% untuk kepentingan administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Bab 101 (A) (3) dan (B) (2) Tax Code.

India

Untuk mendapatkan insentif tax exemption organiasi nirlaba yang menerima atau mengelola dana CSR di India harus mendaftarkan legalitas organisasinya ke instansi pemerintah yang telah ditunjuk. Organisasi nirlaba dapat memilih beberapa bentuk legalitas seperti trust, society, atau non-profit company.

Organisasi nirlaba dalam bentuk trust, society,atau non-profit company ini dapat mengajukan tax exemption dan tax deduction dengan syarat tertentu. Seperti harus mengalokasikan sejumlah presentase minimum dari penghasilannya untuk program-program CSR serta pengeluaran bebas adminsitrasi dan pembelian asset tetap terdaftas sebagai objek pajak. Berdasarkan income Tax Act 1961, organisasi nirlaba dan keagamaan yang memenuhi syarat tersebut, berhak memperoleh insentif tax exemption. Selain itu, organisasi nirlaba juga dibebaskan dari wealth tax, sebuah pajak redistributive untuk pemerataan kesejahteraan, beberapa aspek PPN, sales tax,dan custom duty.

Bagi individu atau perusahaan yang melakukan aktivitas CSR, insentif perpajakan juga diberikan. Yaitu berupa tax deduction sebesar 50% sampai dengan 125% dari Ph KP atas hibah atau sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang ke organisasi laba.

Australia

Untuk mendapatkan fasilitas intensif perpajakan, pemerintah Australia mensyaratkan pendaftaran resmi bagi semua organisasi nirlaba yang menerima/mengelola CSR. Bentuk legal yang paling informal adalah unincorporated association yang diatur dalam hukum adat (common law), selain itu terdapat bentuk legan charitable trust yang diatur oleh negara bagian.

Pada umumnya, organisasi nirlaba di Australia di kecualikan dari pengenaan pajak, retribusi, dan pungutan-pungutan pemerintah lainnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah Australia belum menentukan kebijakan insentif yang konsisten terkait sejauh mana pengecualian tersebut akan diberikan. Maka dari itu, kewenangan untuk memberikan fasilitas insentif diserahkan pada kantor regional Australian Taxation Office. Beberapa kategori organisasi nirlaba yang mendapatkan pengecualian pajak antara lain :

  • Organisasi keagamaan, ilmu pengetahuan, charity, dan lembaga pendidikan publik;
  • Rumah sakit public dan nirlaba;
  • Organisasi yang memberikan bantuan bagi rumah sakit dan tenaga medis;
  • Trade union dan asosiasi pemilik perusahaan;
  • Organisasi ramah lingkungan;
  • Asosiasi untuk musik, seni, ilmu pengetahuan, atau sastra;
  • Asosiasi untuk peningkatan dan promosi permainan dan olah raga;
  • Asosiasi layanan masyarakat; dan
  • Asosiasi untuk pengembangan penerbangan, pertanian, pasturage, hortikultura, viticulture, manufaktur dan industry.

Lebih lanjut, pemerintah Australia memberikan insentif berupa tax deduction bagi individu dan perusahaan yang melakukan aktivitas CSR berupa donasi bagi organisasi nirlaba tertentu dengan berpedoman pada praktik bisnis secara umum.

Afrika Selatan

Status legal merupakan syarat utama bagi organisasi nirlaba yang menerima/mengelola dana CSR untuk mendapatkan insentif perpajakan dari pemerintah Afrika Selatan. Untuk mendapatkan legalitas tersebut, organisasi nirlaba harus berbadan hokum-di Afrika Selatan disebut trust-dan terdaftar sebagai salah satu Non Profit Organization (NPO).

Sebagai NPO, organiasi tersebut memenuhi dua syarat pokok. Pertama, didirikan untuk tujuan public. Kedua, penghasilan dan kekayaan tidak untuk dibagikan kepada anggota dan pengurusnya, kecuali kompensasi sewajarnya atas pekerjaan mereka. Selain itu, organisasi tersebut juga harus memenuhi syarat tambahan, yaitu semua transaksi finansialnya dilakukan melalui rekening perbankan.

Pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan pajak (tax credit) bagi donator NPO, utamanya yang memobilisasi dan menyalurkan dananya serta menyatakan secara ekspilsit bahwa dana tersebut “untuk masyarakat miskin”. Di Afrika Selatan lembaga sosial semacam ini disebut Public Benefit Organization.

Berdasarkan Income Tax Act,pemerintah juga memberikan insentif berupa fasilitas pengecualian dan pengurangan pajak (tax credit) bagi organisasi grant-making yang menjalankan kegiatan altruistis dan filantropis untuk kepentingan public. Syaratnya, minimal 85% dari donasi atau hibah yang diperoleh baik dari badan pemerintah maupun luar negeri, harus didistribusikan untuk menjalankan beragam aktivitas yang bermanfaat bagi public dalam tahun pajak yang sama.

Bagi donator yang memberikan sumbangan, pemerintah  akan  memberikan insentif perpajakan berupa pengurangan atau pemotongan PPh. Yakni, sebesar maksimum 5% berupa tax rebate yang diperhitungkan di akhir tahun.

Amerika Serikat

Perkembangan organisasi nirlaba di Amerika Serikat (AS) sangat pesat dan beragam. Hampir semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat menjadi focus kerja organisasi nirlaba di AS yang menunjukkan peran penting organisasi tersebut. Pemerintah AS mensyaratkan legalitas bagi organisasi nirlaba yang ingin mendapatkan insentif perpajakan, tata cara kewenangan pemerintah berlaku  pada tiga tingkatan, yaitu federal, negara bagian, dan kota (municipal). Terkait dengan fungsi perizinan, kelancaran fungsi, dan pembubaran organisasi nirlaba (termasuk didalamnya memberikan status bebas pajak), pemerintah federal memiliki kewenangan terbesar dibandingkan dengan negara bagian dan kota.

Dalam sistem perpajakan AS, organisasi nirlaba apapun berhak memperoleh status bebas pajak. Untuk  mendapatkan status itu, organisasi nirlaba tersebut harus mengajukan permohonan dan mengisi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam UU.

Pengajuan status bebas pajak di AS disentralisasi pada badan tunggal pemerintah federal Internal Revenue Service (IRS) tanpa memandang jenis dan tujuan pendirian organisasi. IRS kemudian mengeluarkan peraturan tentang bekas dan dokumen yang diperlukan bagi organisasi nirlaba untuk mendapat insentif perpajakan.

Pemerintah AS memberikan fasilitas pengurangan penuh (tax deduction) atas PKP dengan batas yang beragam untuk sumbangan berupa uanga atau barang (asset) pada kelas-kelas organisasi nirlaba tertentu. Batas yang relevan didefinisikan sebagai presentase penghasilan bruto yang disesuaikan/adjusted gross income (individu) dan sebagai suatu persentase penghasilan sebelum pajak/pre-tax income (perusahaan).

Namun beberapa kelebihan pengurangan pajak dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya sampai dengan lima tahun fiscal ke depan. Untuk perusahaan, batasannya adalah 10% dari penghasilan bersih sebelum pajak (pre-tax net income). Pengurangan relevan lainnya tidak tersedia bagi kontribusi organisasi luar negeri.

Penutup

Dewasa ini, aktivitas CSR telah berkembang menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan, terutama dalam melakukan fungsi pemasaran, public relations dan investment-decision making. Oleh karena itu, aspek perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan organisasi dalam merancang program CSR-nya agar menghasilkan program CSR yang dapat menambah business value sekaligus tax favorable. Lebih lanjut, biaya-biaya yang  terkait  dengan aktivitas CSR seharusnya dapat dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan (deductible expense) pada saat menghitung tax base.

Kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk aktivitas CSR dan organisasi yang menerima/mengelola dana CSR merupakan kebijakan yang lazim dilakukan oleh otoritas pajak di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Meskipun masih dalam ruang lingkup, yang terbatas, pemerintah Indonesia juga telah memberikan insentif pajak untuk aktivitas CSR berupa tax exemption dan tax deduction dalam UU PPh dan UU PPN. Sesuai dengan semangat reformasi perpajakan, agar lebih business-friendly seharusnya adopsi aspek-aspek CSR dalam ketentuan perpajakan Indonesia dapat diperluas. Selain itu, kebijakan insentif perpajakan untuk aktivitas CSR dan organisasi yang menerima/mengelola dana CSR harus dilengkapi dengan mekanisme check and balances untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Adanya audit khusus untuk dana atau biaya-biaya CSR sebelum mendapat insentif perpajakan dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan kebijakan untuk tujuan tersebut.

Pada akhirnya, untuk mendukung pelaksanaan program CSR, pemerintah perlu menyusun sebuah kebijakan insentif perpajakan yang lebih sistematis dan komprehensif. Pemerintah perlu mengatur dengan detail organisasi yang bisa mendapatkan insentif, besaran insentif yang didapatkan mekanisme dan proses pengajuannya, serta batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh penerimanya termasuk sanksi dan hukuman agar program-program CSR dapat bekembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh elemen masyarakat.

Iklan

2 responses »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s